Topik: BPS | Omah Berita

DPR Usulkan Restrukturisasi BPS

Politik Pemerintahan | 3 Oktober 2026, 06:59

Restrukturisasi itu, katanya, penting dilakukan agar data statistik yang dikeluarkan BPS, benar-benar menjadi fondasi yang kokoh dan kuat bagi berbagai kebijakan strategis pemerintah yang menyangkut hajat hidup rakyat. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jember-Lumajang itu juga menekankan pentingnya pengawasan data yang diolah dan dikeluarkan BPS. Validitas data statistik yang disajikan lembaga itu, harus menjadi data yang benar dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

DPR Ragukan Validitas Data DTSEN

Pendidikan & Kesehatan | 25 September 2026, 14:43

"Dampaknya nyata dalam kehidupan masyarakat penerima bantuan, termasuk bantuan Pendidikan,'ujarnya, Jumat (25/09/2026). Anggota dewan dari Dapil Jember-Lumajang itu menambahkan, sampai saat ini banyak keluhan dari masyarakat penerima bantuan Pendidikan, baik yang anaknya bersekolah tingkat dasar hingga menengah (penerima PIP) hingga yang akan dan sedang kuliah (penerima KIP-K). "Penerima KIP-K yang sedang on going (kuliah) saja separuh tidak bisa kuliah lag gara-gara desil keluarganya berubah. Ketika disanggah, minta perubahan desil, bukannya turun, malah naik dari desil 6 menjadi desil 10,"kata Bang Pur, panggilan akrabnya.

DPR Minta Kebijakan DTSEN Tak Jadi Penentu Tunggal Bantuan Pendidikan

Pendidikan & Kesehatan | 24 September 2026, 10:14

Purnamasidi menyodorkan fakta bahwa kebijakan pemerintah menyeleksi penerima bantuan KIP Kuliah hanya berdasarkan desil 1–4 dari DTSEN, telah menyebabkan banyak anak Indonesia kehilangan hak masuk dan meneruskan kuliah. Penetapan desil sebagai satu‑satunya ukuran kemiskinan itu, katanya, bertentangan dengan Pasal 28 dan 31 UUD 1945 karena dapat menghasilkan diskriminasi administratif.