Topik: DTSEN | Omah Berita

Temuan BPK; Penyaluran Bansos Kemensos Tak Tepat Sasaran, Negara Rugi Rp2,2 Triliun

Politik Pemerintahan | 14 Oktober 2026, 14:49

Dalam hasil pemeriksaan itu, BPK mencatat adanya ketidakhematan atau pemborosan keuangan negara dengan nilai Rp2,2 triliun. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp28,84 miliar. Nilai tersebut menjadi dampak keuangan yang tercatat dalam temuan pemeriksaan atas penetapan dan penyaluran bantuan sosial selama 2025. Bantuan yang diperiksa meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial sembako, serta Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).

DPR Usulkan Restrukturisasi BPS

Politik Pemerintahan | 3 Oktober 2026, 06:59

Restrukturisasi itu, katanya, penting dilakukan agar data statistik yang dikeluarkan BPS, benar-benar menjadi fondasi yang kokoh dan kuat bagi berbagai kebijakan strategis pemerintah yang menyangkut hajat hidup rakyat. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jember-Lumajang itu juga menekankan pentingnya pengawasan data yang diolah dan dikeluarkan BPS. Validitas data statistik yang disajikan lembaga itu, harus menjadi data yang benar dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

Peneliti: Data Desil DTSEN Gambaran Relatif, Jangan Jadikan Ukuran Baku

Ekonomi & Bisnis | 26 September 2026, 07:21

Berada di desil tinggi tidak selalu berarti hidup serba berkecukupan. Data kesejahteraan dalam DTSEN menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga, sementara kondisi keuangan sehari-hari juga dipengaruhi biaya hidup, tanggungan, dan kebutuhan rutin.

Gegara Desil DTSEN, 25 Mahasiswa UTM Gagal Dapat Bantuan Pendidikan

Pendidikan & Kesehatan | 26 September 2026, 07:09

Sebanyak 25 mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) gagal mendapatkan KIP-K setelah tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada DTSEN. Padahal, hasil pendataan kampus menunjukkan kondisi ekonomi mereka dinilai tidak sesuai dengan data tersebut.

DPR Ragukan Validitas Data DTSEN

Pendidikan & Kesehatan | 25 September 2026, 14:43

"Dampaknya nyata dalam kehidupan masyarakat penerima bantuan, termasuk bantuan Pendidikan,'ujarnya, Jumat (25/09/2026). Anggota dewan dari Dapil Jember-Lumajang itu menambahkan, sampai saat ini banyak keluhan dari masyarakat penerima bantuan Pendidikan, baik yang anaknya bersekolah tingkat dasar hingga menengah (penerima PIP) hingga yang akan dan sedang kuliah (penerima KIP-K). "Penerima KIP-K yang sedang on going (kuliah) saja separuh tidak bisa kuliah lag gara-gara desil keluarganya berubah. Ketika disanggah, minta perubahan desil, bukannya turun, malah naik dari desil 6 menjadi desil 10,"kata Bang Pur, panggilan akrabnya.

DPR Minta Kebijakan DTSEN Tak Jadi Penentu Tunggal Bantuan Pendidikan

Pendidikan & Kesehatan | 24 September 2026, 10:14

Purnamasidi menyodorkan fakta bahwa kebijakan pemerintah menyeleksi penerima bantuan KIP Kuliah hanya berdasarkan desil 1–4 dari DTSEN, telah menyebabkan banyak anak Indonesia kehilangan hak masuk dan meneruskan kuliah. Penetapan desil sebagai satu‑satunya ukuran kemiskinan itu, katanya, bertentangan dengan Pasal 28 dan 31 UUD 1945 karena dapat menghasilkan diskriminasi administratif.