“Dalam peristiwa ini, Tim KPK mengamankan sejumlah 20 orang di wilayah Klaten dan Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Kamis malam. Diantara yang ditangkap itu, kata Budi, adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Selain mengamankan Bupati Klaten, KPK juga mengamankan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H Rahmatullah.
Lima pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Menanggapi perkara tersebut, LPKAN mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran anggaran BNPB periode 2023–2025 guna mengungkap kemungkinan penyimpangan dana penanggulangan bencana.
"Jadwal pemeriksaan hari ini kan sudah ditentukan dari sejak minggu lalu. Reschedule panggilan yang dibuat pasca-ketidakhadiran yang bersangkutan, kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap upaya yang sudah pernah disampaikan," kata dia. Setyo lagi-lagi menyinggung pernyataan pers yang disampaikan Nusron pada pertengahan September lalu. Saat itu, Nusron mengklaim menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan membantu KPK menuntaskan penanganan perkara.
Dalam operasi itu, Dalam operasi itu, tim KPK menangkap 14 orang, menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia berupa emas batangan. "Mereka yang diamankan berasal dari unsur pejabat BNPB maupun pihak swasta, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, ada 43 persen responden menyebutkan masih adanya praktik joki untuk mengerjakan skripsi. "Masih ada terjadi temuan terkait mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi," kata Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianthi, dikutip dari akun YouTube Humas KPK, Sabtu (10/10/2026).
"Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang. Yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN," kata Budi Prasetyo, jubir KPK di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026) petang.
Budi mengatakan, KPK meyakini Nusron Wahid akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Dia juga mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami informasi dan keterangan yang dibutuhkan penyidik guna membuat terang konstruksi perkara.
Di Kantor BPN Mojokerto, tim KPK menyita sejumlah amplop berisi uang, dokumen dan bukti-bukti elektronik. Uang itu diduga berasal dari para pemohon layanan pertanahan. Selain itu, terungkap pula bahwa Kantor BPN Kota Mojokerto dipimpin oleh Yetty Nurbuati Krystianti. Yetty adalah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri, salah satu tersangka ayang kini ditahan KPK."Masih didalami oleh penyidik dugaan keterkaitannya,"kata Budi singkat. Sementara di kantor BPN Kanwil Jawa Timur, tim KPK menyita 4 koper berkas dan uang ratusan juta tersebut tersusun di atas meja dalam bentuk dollar Singapura (SGD), dollar Amerika Serikat (USD), dan rupiah dengan nominal Rp 100.000 dan Rp 50.000. Uang tersebut dikeluarkan tim penyidik dari amplop cokelat dan map berwarna biru.
tim KPK menangkap 14 orang dan menyita uang ratusan juta rupiah terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sirajudin Lasena itu. Budi merinci, 5 orang ditangkap di Jakarta (termasuk Bupati Sirajudin), 8 orang ditangkap di Sulawesi Utara, dan 1 orang ditangkap di Gorontalo.
"Dalam TAP MPR nomor 8 tahun 2001 dinyatakan bahwa pejabat atau pegawai negeri yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, bisa dikenakan Tindakan administrative sebelum kasus pidananya disidangkan atau diputus pengadilan,"kata Mahfud, saat memberi tanggapan secara live di sebuah TV nasional, Minggu (20/09/2026). Kedua, kata Mahfud, adalah tanggung jawab etika politik. Secara etis, katanya, Nusron sudah dua (2) kali disebut terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tidak pernah membantah. "Pertama dalam kasus haji, disebut oleh Gus Alex. Kedua dalam kasus suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) Summarecon,"katanya menegaskan.
