Bang Pur juga mengingatkan agar penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak memasukkan standar pembinaan dari institusi lain, seperti militer maupun kepolisian, yang berpotensi tidak sejalan dengan sistem pendidikan nasional. "Pendekatan yang diterapkan harus tetap berorientasi pada tujuan pendidikan, bukan menggunakan metode yang membenarkan kekerasan terhadap murid atau siswa,"katanya menambahkan.
Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, ada 43 persen responden menyebutkan masih adanya praktik joki untuk mengerjakan skripsi. "Masih ada terjadi temuan terkait mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi," kata Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianthi, dikutip dari akun YouTube Humas KPK, Sabtu (10/10/2026).
Rencana penggratisan sekolah negeri diminta tidak mengesampingkan sekolah swasta. Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifah Amaliah mendorong pemerintah melibatkan sekolah swasta dalam skema pendidikan gratis.
Sebanyak 25 mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) gagal mendapatkan KIP-K setelah tercatat dalam desil 6 hingga 10 pada DTSEN. Padahal, hasil pendataan kampus menunjukkan kondisi ekonomi mereka dinilai tidak sesuai dengan data tersebut.
