Titi Anggraini menilai keterlambatan tersebut merupakan persoalan serius karena pembentukan tim seleksi telah diatur dalam undang-undang. "Tim seleksi yang seharusnya sudah dibentuk sejak 12 Oktober 2026 itu belum juga terbentuk, enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan KPU dan Bawaslu, yaitu pada 12 April 2027. Itu perintah Undang-undang,"kata Titi.
Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menyatakan bahwa persetujuan Prabowo terhadap bantuan asing telah memasuki tahap pembahasan teknis. BNPB menjadi pihak yang menangani pembahasan tersebut. Arrmanatha tidak merinci negara yang menawarkan bantuan maupun bentuk dukungan yang akan diberikan. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan karhutla menjadi perhatian serius Presiden.
Karhutla yang terus terjadi dan meluas dalam tiga bulan terakhir, katanya, terus melumpuhkan sektor transportasi penerbangan, menghentikan aktivitas belajar-mengajar, serta memperburuk kondisi kesehatan dan perekonomian warga. Upaya penanganan karhutla yang berjalan sejauh ini, katanya, belum membuahkan hasil signifikan. "Faktanya, ini sudah menjadi bencana internasional. Bukan hanya warga negara kita di daerah terdampak, tapi juga warga negara-negara sekitar,"katanya.
Restrukturisasi itu, katanya, penting dilakukan agar data statistik yang dikeluarkan BPS, benar-benar menjadi fondasi yang kokoh dan kuat bagi berbagai kebijakan strategis pemerintah yang menyangkut hajat hidup rakyat. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jember-Lumajang itu juga menekankan pentingnya pengawasan data yang diolah dan dikeluarkan BPS. Validitas data statistik yang disajikan lembaga itu, harus menjadi data yang benar dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.
