Karhutla Semakin Parah, Prabowo Setujui Bantuan Asing

Karhutla Semakin Parah, Prabowo Setujui Bantuan Asing

Jakarta(omahberita.com),-Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda beberapa wilayah di Indonesia semakin parah dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Kristomei Sianturi mengatakan, BNPB tidak akan mampu mengatasi kebakaran sendirian tanpa dukungan pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, dan bantuan dari luar negeri. Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui bantuan dari negara-negara asing.

""Artinya begini, ini kan permasalahan bersama. Harusnya semua segera, baik masyarakat, pemda, pemerintah pusat, jangan hanya BNPB-nya saja," kata Kristomei setelah dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026) sore.

Ia menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara bersama-sama agar upaya pemadaman dapat berjalan lebih efektif. Ia mencontohkan pengalamannya menangani kebakaran hutan di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, saat masih menjabat Pangdam. Pengalaman tersebut membuatnya memahami bahwa pemadaman membutuhkan dukungan lintas pihak, bukan hanya mengandalkan satu institusi.

Soal bantuan dari negara asing, kata Kristomei mengatakan BNPB akan terlebih dahulu memetakan kemampuan dan aset yang dimiliki pemerintah, kemudian mencocokkannya dengan bantuan yang dapat diberikan negara lain.

"Ya nanti kita lihat bantuannya apa saja. Saya akan menghimpun dulu, aset-aset kita apa yang sudah bisa kita lakukan, baik pemda, pemerintah pusat, kemudian apa bantuan dari luar negeri yang bisa kita sama-sama segerakan," ujarnya.

Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menyatakan bahwa persetujuan Prabowo terhadap bantuan asing telah memasuki tahap pembahasan teknis. BNPB menjadi pihak yang menangani pembahasan tersebut. Arrmanatha tidak merinci negara yang menawarkan bantuan maupun bentuk dukungan yang akan diberikan. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan karhutla menjadi perhatian serius Presiden.

"Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya, dan juga ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi, ini kan level teknisnya adalah BNPB," kata Arrmanatha setelah rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI. (*)